KLIKAMPUS – Pontianak, Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menegaskan, keberhasilan program kesehatan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang diterima atau direalisasikan, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Paradigma ini makin jelas praktiknya di Pemkot Pontianak. Salah satunya karena pendampingan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, hingga World Bank. Hal itu disampaikannya saat membuka Pendampingan Performance Improvement Plan (PIP) DAU-Specific Grant Bidang Kesehatan Tahap II Tahun 2026-2027 di Aula A Muis Amin Bapperida Pontianak, Rabu (15/7/2026).
Amirullah mengatakan, sejak pendampingan tahap pertama, Pemerintah Kota Pontianak telah memperoleh banyak pembelajaran bersama tim pendamping. Berbagai indikator prioritas kesehatan telah dianalisis melalui gap analysis, fishbone analysis, dan root cause analysis.
“Hasilnya bukan hanya daftar permasalahan, tetapi sebuah peta jalan atau roadmap yang menjelaskan akar persoalan, faktor penyebab, peluang perbaikan, serta strategi intervensi yang paling efektif,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pada tahap kedua ini, fokus utama adalah memfinalkan Rencana Peningkatan Kinerja atau RPK, menyelaraskannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, serta memastikan kesiapan implementasi yang terukur dan berkelanjutan. Terlebih skema DAU-Specific Grant dibangun atas prinsip performance-based financing atau pembiayaan berbasis kinerja. Karena itu, daerah dituntut tidak hanya mampu menyerap anggaran, tetapi juga menghasilkan dampak yang jelas.
“Ukuran keberhasilan bukanlah besarnya anggaran yang diterima daerah, melainkan besarnya perubahan yang mampu diwujudkan melalui penggunaan anggaran tersebut,” katanya.
Ia menegaskan, realisasi anggaran yang besar tidak otomatis menunjukkan keberhasilan apabila tidak diikuti outcome yang nyata. Dalam bidang kesehatan, dampak program harus terlihat pada peningkatan kualitas layanan, perubahan indikator, dan perbaikan derajat kesehatan masyarakat.
“Bukan karena realisasi anggarannya semakin besar, tetapi dampaknya, outcome-nya, yang kita harapkan dari kegiatan ini,” jelasnya.
Cara mengukur keberhasilan pembangunan terus berkembang. Jika dahulu pembangunan lebih banyak dinilai dari pertumbuhan ekonomi, kemudian berkembang melalui Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, kini pengukuran semakin komprehensif dengan memperhatikan banyak aspek, termasuk kualitas hidup dan lingkungan. Ia mencontohkan, di bidang kesehatan, indikator yang melekat pada IPM juga mengalami perubahan. Dahulu, aspek kesehatan banyak dilihat dari tingkat kematian ibu melahirkan dan bayi lahir. Namun sejak 2014, indikator tersebut bergeser pada usia harapan hidup.
“Artinya, semakin ke sini, mengukur keberhasilan pembangunan itu semakin komprehensif dan mencakup semua aspek. Tidak hanya fisik, tetapi juga nonfisik,” ungkapnya.
Amirullah menyebut Kota Pontianak memiliki capaian IPM yang sudah tergolong tinggi, berada di kisaran 82. Sementara usia harapan hidup masyarakat Pontianak berada pada angka sekitar 76 tahun.
“Artinya, seseorang yang lahir sekarang di Kota Pontianak memiliki harapan hidup hingga sekitar 76 tahun ke depan,” ujarnya.
Ia berharap capaian tersebut terus ditingkatkan melalui perencanaan program kesehatan yang lebih baik, tepat sasaran, dan berbasis data. Menurutnya, pendampingan ini harus dimanfaatkan peserta untuk memahami cara menyusun rencana kerja yang benar. Amirullah berpesan agar peserta serius mengikuti seluruh proses pendampingan. Setidaknya, peserta harus mampu mengidentifikasi masalah, mencari penyebab, menyiapkan alternatif pemecahan masalah, menyusun rencana aksi, menghitung kebutuhan biaya, hingga menentukan sumber pendanaan.
“Itu cara membuat perencanaan yang benar. Mulai dari identifikasi masalah, cari penyebabnya, siapkan alternatif pemecahan, buat rencana aksi, ukur biaya yang dibutuhkan, lalu tentukan sumber dananya,” jelasnya.
Ia menilai, pendampingan menjadi penting karena perencanaan tidak cukup dilakukan sendiri. Dengan adanya pendamping dari berbagai pihak, perspektif pemerintah daerah menjadi lebih luas dan kualitas perencanaan dapat diperkuat.
“Dengan pendampingan, ada hal-hal yang tidak kita ketahui bisa dibantu oleh pendamping. Ilmu kita menjadi lebih luas,” katanya.
Editor : ian
