KLIKAMPUS – Pontianak, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap peran Persatuan Orang Melayu (POM) dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya Melayu sebagai identitas daerah, khususnya di tengah pesatnya pembangunan Kota Pontianak.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pelantikan dan rapat pimpinan POM se-Kalimantan Barat (Kalbar) yang digelar di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Senin (29/12/2025).
Edi menilai, selama lebih dari delapan tahun terakhir POM konsisten berkiprah dalam pelestarian budaya Melayu. Menurutnya, peran tersebut perlu terus diperkuat agar nilai-nilai budaya tidak tergerus modernisasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebagai kota yang kita harapkan bermartabat dan beradab, Pontianak harus memiliki karakter budaya yang kuat. Budaya Melayu harus kita dukung dan gaungkan, terutama kepada generasi muda,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya menghadirkan simbol-simbol budaya Melayu dalam berbagai kegiatan, baik formal maupun non formal. Upaya tersebut dilakukan sejak usia dini hingga tingkat pendidikan menengah agar nilai budaya melekat dalam kehidupan masyarakat.
“Kalau sejak kecil anak-anak sudah terbiasa melihat dan merasakan budaya di lingkungannya, maka secara otomatis mereka akan tumbuh dengan karakter budaya yang kuat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Edi berharap POM tidak hanya berperan dalam pelestarian adat dan tradisi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi positif dalam pembangunan sosial masyarakat. Nilai-nilai Melayu yang menjunjung tinggi adab, komunikasi, toleransi, dan harmoni dinilai sejalan dengan semangat pembangunan Kota Pontianak.
“Orang Melayu dikenal sebagai masyarakat yang beradab dan mengedepankan musyawarah. Inilah yang harus terus kita hidupkan agar suasana kota tetap aman, sejuk, dan harmonis,” katanya.
Terkait wacana penggunaan tulisan Arab Melayu sebagai penamaan gang atau kawasan di Kota Pontianak, Edi menyatakan pada prinsipnya mendukung gagasan tersebut. Namun, menurutnya, perlu dilakukan kajian dan sosialisasi agar masyarakat memahami tujuan dan maknanya.
“Seperti di Yogyakarta yang menggunakan aksara Jawa, ini bisa menjadi simbol dan ciri khas budaya daerah. Yang terpenting, masyarakat paham dan bisa menerimanya,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) POM, Agus Setiadi, menjelaskan, pelantikan kepengurusan ini menjadi momentum awal untuk menjalankan sejumlah program strategis di bawah kepemimpinannya.
Agus menegaskan, ke depan POM akan merumuskan program-program baru yang akan dibahas secara khusus melalui rapat organisasi, termasuk program terobosan yang direncanakan mulai dijalankan pada tahun 2026.
“Prioritas utama kami adalah melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan organisasi. Ini menjadi langkah awal melalui perubahan secara menyeluruh di internal POM,” terangnya.
Selain penguatan internal, POM juga akan mendorong pelaksanaan program kebudayaan yang bersifat masif, salah satunya melalui penyelenggaraan Pekan Budaya Melayu. Kegiatan tersebut direncanakan tidak hanya digelar di Kota Pontianak, tetapi juga di seluruh kabupaten dan kota se-Kalbar.
Menurut Agus, dalam pelaksanaan berbagai program tersebut, POM akan membuka ruang kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalbar maupun pemerintah kabupaten/kota, menyesuaikan dengan skala kegiatan yang dilaksanakan, baik lokal, regional, hingga nasional.
Ia mengungkapkan, salah satu agenda besar yang tengah dirancang adalah penyelenggaraan event Melayu Borneo berskala nasional. Kegiatan ini direncanakan akan melibatkan negara-negara di Pulau Borneo sebagai upaya memperkuat dan meneguhkan identitas Melayu Borneo.
“Event seperti ini belum pernah dilaksanakan sebelumnya. Karena itu, kami berharap dukungan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Ia berharap ke depan POM semakin diterima oleh masyarakat luas dan mendapat dukungan berbagai pihak dalam upaya merawat budaya serta menjaga adat Melayu. Selain itu, POM juga akan bersinergi dengan organisasi kemasyarakatan, tokoh adat, kesultanan, dan kerajaan untuk mendorong penguatan serta penerapan hukum adat Melayu di Kalbar.
“Ini menjadi hal yang sangat urgen, karena aspirasi dari masyarakat di tingkat bawah terus menguat terkait pentingnya penguatan hukum adat Melayu,” pungkas Agus.***
Editor : ian
