KLIKAMPUS – Pontianak, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalbar menggelar High Level Meeting (HLM) dalam rangka memperkuat koordinasi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Imlek, Ramadan dan Idulfitri. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan ini diikuti oleh TPID kabupaten/kota se-Kalbar di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (5/2/2026).
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyatakan, pengendalian inflasi membutuhkan sinergi yang kuat antar instansi agar stabilitas harga dan ketersediaan pasokan tetap terjaga, khususnya di daerah perkotaan seperti Pontianak yang menjadi pusat aktivitas ekonomi.
“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kerja sama dan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Kota Pontianak pada Januari 2026 tercatat sebesar 2,74 persen. Sementara itu, inflasi bulanan (month to month) Januari 2026 berada pada angka 0,07 persen dan inflasi year to date juga sebesar 0,07 persen. Angka tersebut menempatkan Kota Pontianak sebagai daerah dengan inflasi terendah se-Kalbar.
Bahasan bilang, meskipun tingkat inflasi masih berada dalam rentang target, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan, terutama menjelang HBKN yang berpotensi mendorong kenaikan harga pada kelompok komoditas tertentu, khususnya makanan, minuman, dan tembakau.
“Kami terus mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan. Pemerintah Kota Pontianak melalui TPID akan memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga bagi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak telah menyiapkan sejumlah langkah strategis melalui penerapan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Strategi 4K menjadi fokus utama kami. Mulai dari pemantauan harga dan stok bahan pokok di pasar rakyat, pelaksanaan operasi pasar, hingga penyebaran informasi harga secara berkala kepada masyarakat,” jelas Bahasan.
Gubernur Kalbar Ria Norsan, dalam arahannya menyampaikan bahwa inflasi Kalbar pada tahun 2025 tercatat sebesar 1,85 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Memasuki tahun 2026, inflasi mulai menunjukkan tren kenaikan yang dipengaruhi oleh naiknya harga sejumlah komoditas pangan strategis serta faktor musiman menjelang perayaan hari besar keagamaan.
“Pada tahun 2026 ini, inflasi mulai menunjukkan tren kenaikan, terutama dipengaruhi oleh harga cabai rawit, bawang merah, serta faktor musiman menjelang perayaan hari besar. Karena itu, kita berkumpul hari ini untuk mencari solusi agar inflasi tetap terkendali, stabilitas harga terjaga, dan kebutuhan bahan pokok masyarakat dapat terpenuhi,” terangnya.
Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalbar untuk memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait, khususnya dalam pendataan ketersediaan stok dan harga bahan pangan di wilayah masing-masing.
“Saya meminta kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk terus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, melakukan pendataan stok dan harga bahan pangan, serta mengambil langkah-langkah pengendalian dan tindakan preventif terhadap komoditas yang berpotensi mengalami gejolak harga,” tegasnya.
Selain itu, Ria Norsan juga menekankan pentingnya dukungan data dan kebijakan yang akurat dari instansi terkait dalam upaya pengendalian inflasi.
“Saya juga meminta kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalbar serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar agar menyampaikan data dan kebijakan yang efektif serta efisien, sehingga inflasi dapat dijaga tetap rendah dan stabil,” imbuhnya.
Terkait ketersediaan pangan, Gubernur Kalbar meminta Perum Bulog Kalbar untuk memaparkan rencana penyerapan produksi padi, seiring dengan potensi peningkatan produksi gabah di daerah.
“Berdasarkan data BPS, terdapat potensi peningkatan produksi gabah kering panen di Kalbar sebesar 25 persen dibandingkan Januari 2025. Hal ini perlu diantisipasi dengan rencana penyerapan yang matang,” sebutnya.
Secara khusus, Ria Norsan juga menyoroti kondisi harga daging ayam dan beras di sejumlah daerah yang masih relatif tinggi.
“Saya minta perhatian khusus untuk Kabupaten Sambas, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Melawi terkait tingginya harga daging ayam dan beras. Perlu dilakukan penguatan pasokan dan kelancaran distribusi agar harga dapat segera terkendali,” pungkasnya.
Melalui pelaksanaan HLM TPID Provinsi Kalbar ini, diharapkan koordinasi pengendalian inflasi antar kabupaten dan kota semakin solid sehingga stabilitas harga dan daya beli masyarakat dapat terus terjaga sepanjang tahun 2026.
Editor : ian
